ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Agus Wahidin, Frengky K. Sihotang, Kevin W. H. Sirait, M. Mustaffa Fajra, M. Ikhwan, Theresia O.R. Pasaribu, Tieja Yudha H.P/30410343, 39410830, 38410892, 34410136, 30408582, 39410086, 364100894.

agusakas@gmail.com,frengkykenferguson@yahoo.com,kevin_librafrazier@yahoo.com,whiterazor.tava22@gmail.com,ewanksweet@gmail.com,zeniuzgirl@gmail.com, tiejayudha@yahoo.com.

Laporan Akhir Praktikum Teori Probabilitas, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, 2011.

Kata Kunci: Distribusi, Peluang, Penyebaran, Probabilitas, Pemusatan

(xii + V-5 + L-6)

Semakin berkembangnya teknologi semakin banyak pula masalah yang terdapat didalamnya (manufaktur). Perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sekarang telah memberikan kontribusi yang sangat besar disegala bidang, tidak terkecuali di bidang industri. Statistika terbagi ke dalam statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pembahasan pada laporan akhir praktikum teori probabilitas ini berada dalam ruang lingkup statistika deskriptif yang mencakup ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, probabilitas, distribusi hipergeometrik, dan distribusi normal. Ukuran pemusatan digunakan untuk mencari nilai modus, median dan mean, salah satu contoh yang terdapat dalam ukuran pemusatan adalah mengenai mean dari panjang bahu hingga pergelangan tangan para karyawan CV Rommi Jaya.

Ukuran penyebaran digunakan untuk penggambaran serangkaian data atau untuk membandingkan dua atau lebih rangkaian data, salah satu contoh yang terdapat dalam ukuran penyebaran biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi jok mobil untuk standarisasi keamanan dan kenyamanan pengendara mobil.Probabilitas digunakan untuk mencari peluang suatu kejadian, salah satu contoh yang terdapat dalam probabilitas adalah mencari minat masyrakat dalam mengkonsumsi permen.

Distribusi hipergeometrik digunakan untuk mencari probabilitas dari suatu populasi yang diambil sampelnya tanpa pengembalian, salah satu contoh yang terdapat dalam distribusi hipergeometrik adalah menghitung probabilitas banyaknya permen statsion rasa anggur yang terambil dari setiap pengambilan secara acak. Distrbusi normal digunakan untuk mencari probabilitas dari suatu data yang bergantung pada dua parameter yaitu nilai rata-rata dan simpangan baku, salah satu contoh yang terdapat dalam distribusi hipergeometrik adalah penelitian terhadap berat rata-rata dari produk Momogi coklat.

           

Daftar Pustaka (1995-2001)

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Perindustrian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tujuannya menghasilkan suatu produk. Setiap pembuatan suatu produk mempunyai metode kerja yang harus diperhatikan agar kualitas produk tersebut baik. Terdorong dari hal tersebut, perancangan sebuah metode kerja yang baik menjadi sebuah tuntutan untuk setiap proses produksi dalam perindustrian. Perancangan bagian kerja dan metode kerja bukanlah hal yang mudah. Kesalahan dalam perancangan maupun metode kerja akan berdampak buruk pada proses kerja secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu alat untuk menganalisis dan memeriksa setiap proses kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis metode kerja adalah peta-peta kerja.

Peta-peta kerja dapat digunakan untuk mengetahui tata cara pengerjaan dan teknik-teknik yang dilakukan agar menghasilkan suatu produk yang baik melalui peta-peta kerja. Aplikasi penggunaan peta-peta kerja dapat digunakan dalam pembuatan tempat tisu. Peta-peta kerja yang dibuat adalah peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Pembuatan tempat tisu terdiri dari beberapa jenis komponen dan menggunakan bahan baku duplek dalam proses pembuatannya.

Penerapan metode peta-peta kerja pada praktikum Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi I dalam perkuliahan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa akan proses kerja mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Hasil dari pembelajaran peta-peta kerja diharapkan dapat memaksimalkan produk yang dihasilkan dan efesiensi waktu dari pekerjaan tercapai.

1.2              Perumusan Masalah

Perumusan masalah berisi tentang hal-hal yang ingin diketahui dalam proses pembuatan tempat tisu. Bagaimana cara membuat peta-peta kerja keseluruhan dan setempat berdasarkan produk yaitu tempat tisu persegi.

1.3              Pembatasan Masalah

Penyusunan laporan terkait dengan materi peta-peta kerja dibatasi oleh berbagai hal. Berikut ini merupakan pembatasan masalah dalam penulisan laporan akhir peta-peta kerja:

1.      Pengambilan data dilakukan di Laboratorium APK & E gedung 4 lantai 1 Universitas Gunadarma, Depok. Pengambilan data hanya dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2011 mulai pukul 09.30-11.00 WIB.

2.      Produk yang dibuat adalah tempat tisu yang terdiri atas 6 komponen penyusunnya.

3.      Pada pembuatan tempat tisu ini hanya terdapat 2 divisi dalam pembuatan tempat tisu, masing-masing divisi hanya terdiri atas 2 orang operator. Divisi 1 hanya meliputi bagian pengukuran dan pemotongan bahan. Sedangkan divisi 2 hanya meliputi bagian pemeriksaan, penghalusan dan perakitan dari pembuatan meja tempat tisu.

4.      Alat potong yang digunakan cutter dan bahan komponen penyusun meja lipat ini hanya terbuat dari duplek.

1.4              Tujuan

Tujuan penulisan laporan akhir ini membahas tentang materi peta-peta kerja. Tujuan penulisan laporan akhir Analisa Perancangan Kerja & Ergonomi 1 ini adalah sebagai berikut:

1.      Mengetahui proses pembuatan tempat tisu dari awal sampai akhir.

2.      Mengetahui dan menganalisa peta keseluruhan berdasarkan proses pembuatan tempat tisu.

3.      Mengetahui dan menganalisa peta setempat berdasarkan proses pembuatan tempat tisu.

1.5       Sistematika Penulisan

            Pada penulisan ini, terdapat sistematika penulisan yang berisi rincian isi dari bab-bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan praktikum yang digunakan antara lain sebagai berikut.

BAB I    PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulisan dari pembuatan meja lipat, tujuan-tujuan masalah dari tiap-tiap pembuatan meja lipat, batasan-batasan masalah yang dibahas dalam penulisan, dan rincian isi dari bab-bab dan sub bab pada penulisan laporan akhir ini.

BAB II   LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam pembuatan laporan akhir. Menggambarkan lambang-lambang yang biasa digunakan dalam proses pembuatan peta-peta kerja, diagram aliran, dan lain-lain.

BAB III METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Metodologi pengumpulan data merupakan diagram alir dalam bentuk flowchart yang menjelaskan tentang proses pengumpulan data untuk laporan akhir ini dari awal hingga akhir penulisan. Serta penjelasan dari bahan yang digunakan sekaligus gambar produk yang dibuat.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang deskripsi produk yang dibuat. Pembahasan mengenai peta-peta kerja yang digunakan. Serta analisis peta-peta kerja yang dibuat.

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil peta-peta kerja yang dibuat dan merupakan jawaban dari tujuan penulisan modul peta-peta kerja. Saran merupakan hal yang ditujukan untuk penulisan selanjutnya agar lebih baik lagi.

Korupsi di Indonesia

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh "budaya-tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kita dapat menyirnak bagaimana tradisi korupsi berjalin berkelin dan dengan perebutan kekusaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekusaan: Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain), Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadfnya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia.

Umumnya para Sejarawan Indonesia belum mengkaji sebab ekonomi mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah lebih luas dibahas, namun motif ekonomi - memperkaya pribadi dan keluarga diantara kaum bangsawan - belum nampak di permukaan "Wajah Sejarah Indonesia".

Sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Sedangkan Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC rnemecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kemudian tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Baru pada beberapa tahun kemudian Kasultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Benar bahwa penyebab pecah dan lemahnya Mataram lebih dikenal karena faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di lingkungan Kerajaan Mataram. Namun apakah sudah adayang meneliti bahwa penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional?), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan "character building", mengabaikan hukum apalagi demokrasi Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan yang lebih parah mudah diadu domba.

Belanda memahami betul akar "budaya korup" yang tumbuh subur pada bangsa Indonesia, maka melalui politik "Devide et Impera" mereka dengan mudah menaklukkan Nusantara! Namun, bagaimanapun juga Sejarah Nusantara dengan adanya intervensi dan penetrasi Barat, rupanya tidak jauh lebih parah dan penuh tindak kecurangan, perebutan kekuasaan yang tiada berakhir, serta "berintegrasi' seperti sekarang. Gelaja korupsi dan penyimpangan kekusaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris "belum mengenal" atau belum memahaminya.

Perilaku "korup" bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja, rupanya orang-orang Portugis, Spanyol dan Belanda pun gemar "mengkorup" harta-harta Korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Kita pun tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia kedapatan korup dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan Belanda hampir mencapai ribuan orang Belanda juga gemar korup.

Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967, Pj Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun kornite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.

Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) derigan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali.
 

Di masa pemerintahan Megawati pula kita rnelihat dengan kasat mata wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Lihat saja betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi, Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang nota bene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

Pelajaran apa yang bisa ditarik dari uraian ini? Ternyata upaya untuk memberantas korupsi tidak semudah memba-likkan tangan. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan rnenjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan masal (genisida)
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5. Menghilangkan nyawa orang lain

Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :

a. Kasus Tanjung Priok (1984)

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)

Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)

Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

d. Peristiwa Aceh (1990)

Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.

e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)

Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).

f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.

h. Kasus Ambon (1999)

Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.

i. Kasus Poso (1998 – 2000)

Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.

j. Kasus Dayak dan Madura (2000)

Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak.

k. Kasus TKI di Malaysia (2002)

Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.

l. Kasus bom Bali (2002) DAN beberapa tempat lainnya

Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri.

m. Kasus-kasus lainnya

Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:

1. Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
2. Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
3. Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
4. Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang dirumah.